Skip to main content
0%

Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi

Section outline

  • Collapse all Expand all

    General

    • Students must
      Mark as done

      Pengelola Kursus:

      TAUFIK RACHMAN, S.H., LL.M., Ph.D. | taufik@fh.unair.ac.id

      S1 - Ilmu Hukum

  • Pendahuluan

    • Modul ini disusun untuk mendukung video yang dibuat dalam rangka MOOC Universitas Airlangga dengan topik besar Hukum Pidana Korupsi. Adapun beberapa topik yang dipilih sebagai berikut:


      Masih banyak topik dalam mata kuliah Hukum Pidana Korupsi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang belum di cover dalam modul ini namun kedepan semoga dapat direalisasikan.

      Adapun dalam modul ini dijelaskan per topik sejalan dengan apa yang disampaikan dengan video yang dibuat. Jadi pengguna selain mendapatkan informasi secara langsung terkait topik yang dibahas dalam modul ini sekaligus mendapatkan pembelajaran secara visual melalui videonya.

  • Pengertian, Tindak Pidana, dan Penyebab Korupsi

    • Satu-satunya definisi hukum Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana diatur dalam UU No 30 Tahun 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Disebutkan sebagai berikut :

      Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

      Dari definisi ini, bagi orang yang tidak mendalami hukum / kuliah hukum akan kesulitan menentukan perbuatan apa yang masuk dalam katagori perbuatan korupsi. Hal ini dikarenakan definisi korupsi secara hukum masih disandarkan akan jenis-jenis perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

      Sebelum menjelaskan jenis tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada baiknya untuk mengetahui dua hal yakni “korupsi” dan “tindak pidana”.

      Untuk yang disebutkan pertama, banyak literatur, baik buku maupun jurnal yang sudah menjelaskannya. Namun untuk pembelajaran perlu untuk disampaikan terkait makna korupsi

      Corruption is the abuse of public or private office for personal gain. It includes acts of bribery, embezzlement, nepotism or state capture. It is often associated with and reinforced by other illegal practices, such as bid rigging, fraud or money laundering. [Transparency International describes corruption as “the abuse of entrusted power for private gain.”]

      Makna korupsi diatas menekankan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Kekuasaan ini bisa berada di lingkup publik maupun private karena kekuasaan bisa berada dalam lingkup publik maupun lingkup private. Sebagaimana harus dipahami bahwa makna korupsi itu sendiri berarti ‘rusak’, busuk dan hal negatif lainnya yang tidak dibenarkan secara moral di masyarakat. Adapun bentuk korupsi sebagai contoh :

      It could be a multinational company that pays a bribe to win the public contract to build the local highway, despite proposing a sub-standard offer. It could be the politician redirecting public investments to his hometown rather than to the region most in need. It could be the public official embezzling funds for school renovations to build his private villa. It could be the manager recruiting an ill-suited friend for a high-level position. Or, it could be the local official demanding bribes from ordinary citizens to get access to a new water pipe. At the end of the day, those hurt most by corruption are the world’s weakest and most vulnerable.

      Contoh korupsi:

      1.      Perusahaan multinasional melakukan suap kepada pejabat publik untuk memenangkan kontrak pembangunan jalan tol

      2.      Pejabat publik yang menggelapkan dana bantuan sekolah untuk merenovasi Villa pribadinya

      3.      Bisa juga pejabat publik yang memeras masyarakat umum untuk mendapatkan penyaluran pipa air

      4.     Pegawai negeri yang menerima gratifkasi mobil namun tidak melaporkan

      Contoh korupsi tersebut harus dibedakan dengan perilaku koruptif dimana masyarakat mengganggap sebagai akar dari korupsi :

      1.      Sejak sekolah sudah membohongi orang tua untuk mendapatkan uang tambahan seperti : meminta uang les tambahan padahal tidak ada, memberikan keterangan tidak benar terkait hasil studi dengan jalan memalsu tanda tangan maupun laporan

      2.      Tidak mengikuti pelajaran/ bolos sekolah, tidak tepat waktu / sering terlambat sekolah

      3.      Curang ketika ujian dikelas dengan cara mencontek

      4.      Menganggap uang tip kepada pegawai pemerintahan untuk memudahkan urusan pengurusan KTP atau urusan lainnya terkait pelayanan publik sebagai hal yang biasa

      Sedangkan untuk tindak pidana sendiri dijelaskan secara umum sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh UU.  Ahli pidana meyebutkan sebagai berikut ;

      Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang- undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

      Hukum pidana positif di Indonesia saat ini terdiri dari KUHP (WvS) dan berbagai UU khusus di luar KUHP. Tindak pidana umum merujuk pada perbuatan pidana yang diatur di KUHP sedangkan tindak pidana khusus merujuk pada perbuatan pidana yang diatur diluar KUHP. Jadi, tindak pidana korupsi berarti tindak pidana yang sifatnya khusus.

      Adapun dimasyarakat mucul banyak ekspresi terkait dengan korupsi, seperti maling uang negara sampai pejabat dengan rekening gendut. Ekspresi ini menunjukan kebencian mereka terhadap korupsi yang menjadi permasalahan di Indonesia.

      Setelah mengetahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh UU no 31 Tahun 1999 jo UU no 20 Tahun 2001 maka disebutkan perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

    • 1. Korupsi Kerugian Keuangan Negara : 

      a) Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 2)
      b) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 3)

      2. Suap – menyuap

      a) Menyuap pegawai negeri (pasal 5 ayat 1 huruf a dan b)
      b) Memberi hadiah kepada pegawaai karena jabatannya (pasal 13)
      c) Pegawai negeri menerima suap (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan b)
      d) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (pasal 11)
      e) Menyuap hakim (pasal 6 ayat 1 huruf a)
      f) Menyuap advokat (pasal 6 ayat 1 huruf b)
      g) Hakim dan advokat menerima suap (pasal 6 ayat 2)
      h) Hakim menerima suap (pasal 12 huruf c)
      i) Advokat menerima suap (pasal 12 huruf d)

      3. Penggelapan dalam jabatan

      a) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (pasal 8)
      b) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9)
      c) Pegawai negeri merusak bukti (pasal 10 huruf a)
      d) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf b)
      e) Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf c)

      4. Pemerasan

      a) Pegawai negeri memeras (pasal 12 huruf e dan g)
      b) Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (pasal 12 huruf f)

      5. Perbuatan curang

      a) Pemborong berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf a)
      b) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf b)
      c) Rekanan TNI atau Polri berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf c)
      d) Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf d)
      e) Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 2)
      f) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (pasal 12 huruf h)

      6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

      a) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (pasal 12 huruf i)

      7. Gratifikasi

      a) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (pasal 12 B jo pasal 12 C)

      8. Obstruction of Justice

      a) Almarhum Haryono Mintaroem pakar Korupsi FH Unair menyebutykan ada lebih dari 30 perbuatan korupsi yang diatur dalam UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 Tahun 2001

    • Setelah memahami apa yang dimaksud dengan korupsi dan tindak pidana korupsi, perlu dijelaskanmengapa bisa terjadi dan sebab-sebab korupsi itu sendiri. Lebih jauh juga dijelaskan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi serta bagaimana dunia International menanggapi permasalahan korupsi di dunia.

    • Sebab –sebab korupsi disebutkan beberapa ahli , A. Samad menyebutkan

      1. Sifat permisif terhadap korupsi

      2. Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan

      3. Lemahnya law enforcement

      4. Peraturan perundangan belum memadai

      5. Lemahnya integritas moral

      6. Pendapatan/ penghasilan yang rendah

      7. Lemahnya sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip good governance

       Peniliti lain seperti Quah menyebutkan penyebab korupsi di Indonesia sebagai berikut

      “The civil service in Indonesia has five major defects that not only make its members vulnerable to corrupt behaviour but also render the task of curbing corruption a much more difficult one vis., lack of meritocracy, low salaries, red tape and inefficiency, weak disciplinary control and ineffective policing, and reliance on incremental and instrumental reform”

      Jadi di Indonesia masalah korupsi disebabkan oleh

      1.      Lack of meritocracy (Meritokrasi addalah sebuah sistem yang menekankan kepada kepantasan seseorang untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu dalam sebuah organisasi)

      2.      Low salaries (Gaji yang rendah)

      3.      Red tape (suap)

      4.      Inefficiency (Tidak efisien)

      5.      Weak disciplinary control and ineffective policing (Kontrol disiplin yang lemah dan pembuatan policy yang tidak efektif)

      6.      Reliance on incremental and instrumental reform (menggantungkan perubahan yang berlahan-lahan dan perubahan pada perundang-undangan)

       Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi, Kemp (2014):

      1.      Secara politik, korupsi merupakan hambatan dalam demokrasi dan penerapan negara hukum (Politically it represents an obstacle to democracy and the rule of law)

      2.      Secara ekonomi, korupsi mengurangi sumberdaya negara dengan cara mengalihkannya ke kantong pejabat korup (Economically it depletes a country's wealth, often diverting it to corrupt officials' pockets)

      3.       Korupsi mengacaukan keseimbangan dalam berbisnis yang sehat dengan cara membuat orang yang curang / korup memenangkan businessnya (It puts an imbalance in the way that business is done, enabling those who practise corruption to win)

      4.      Korupsi membuat keputusan yang dibuat untuk tujuan yang salah ( It leads to decisions being made for the wrong reasons...)

      5.      Korupsi mengorbankan kebebasan seseorang, kesehatan dan HAM dan dalam sekenario terburuk adalah nyawa seseorang dikorbankan (Corruption costs people freedom, health and human rights and, in the worst cases, their lives)

       Memahami bahaya yang dirasakan dan ditimbulkan, negara-negara di dunia kemudian membuat konvensi Internasional untuk secara komprehensif dan sistematis membasmi korupsi. Tercatat dua konvensi penting yang berbicara spesifik tentang korupsi yakni UNCAC dan CoE. Pada prinsipnya dua konvensi ini merepresentasikan komitment negara-negara di dunia untuk bersama-sama memerangi korupsi. Indonesian sendiri telah meratifikasi UNCAC melalui UU no 7 tahun 2006.

  • Upaya Pemberantasan Korupsi

    • Setelah memahami apa itu korupsi, bagian ini membahas tentang Upaya pemberantasan korupsi. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada bagian ini yakni :

      1.      Karakter umum yang dimiliki oleh negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi

      2.      Mengapa banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi namun sedikit yang berhasil

      3.     Upaya apa yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi

      Karakter umum

      1.      negara berkembang atau negara yang sedang mengalami transisi

      2.      biasanya memiliki perekonomian yang tertutup

      3.      lower level income

      4.     post conflict state à miskin, tidak percaya dengan aparat hukumnya, pengadilannya tidak dapat dipercaya

      Svensson
      All of the countries with the highest levels of corruption are developing or transition countries

      di Indonesia masalah korupsi disebabkan oleh

      1.      Lack of meritocracy (Meritokrasi addalah sebuah sistem yang menekankan kepada kepantasan seseorang untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu dalam sebuah organisasi)

      2.      Low salaries (Gaji yang rendah)

      3.      Red tape (suap)

      4.      Inefficiency (Tidak efisien)

      5.      Weak disciplinary control and ineffective policing (Kontrol disiplin yang lemah dan pembuatan policy yang tidak efektif)

      6.      Reliance on incremental and instrumental reform (menggantungkan perubahan yang berlahan-lahan dan perubahan pada perundang-undangan)

      Mengapa banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi namun sedikit yang berhasil ?

      Usaha yang sudah atau sedang dilakukan di Indonesia

      1.      Membuat UU khusus anti korupsi, UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di UU ini hukuman untuk pelaku korupsi sangat tinggi bahkan hukuman mati bisa diterapkan dalam keadaan tertentu

      2.      Pemimpin terus melakukan penempatan pejabat yang sesuai dengan bidangnya. The right man on the right place.

      3.      Melakukan reformasi birokrasi. Banyak institusi pemerintahan sekarang sudah melakukan perubahan dengan meningkatkan pelayanan, memperjelas SOP, menjamin transparansi dan akuntabilitasnya.

      4.      Meningkatkan gaji pegawai negeri tiap tahun

      5.      Perang terhadap pelaku korupsi dengan cara menuntut perkara korupsi tanpa pandang bulu. Banyak kasus dengan “high profile” status dituntut dan berhasil seperti kasus e KTP, kasus yang melibatkan petinggi partai dls. Penuntutan dilakukan secara merata kepada pelaku korupsi baik dibidang legislatif, eksekutif maupun judicial

      6.     Membuat lembaga khusus anti korupsi atau KPK dengan kewenangan khusus yang besar.

      Dari keenam usaha yang sudah dilakukan ataupun sedang berjalan berjalan tersebut, tingkat korupsi di Indonesia tidak significant turunnya.

      Paling tidak, pendapat svensson harus diperhatikan yakni banyak institusi yang ada dalam negara tersebut masih korup. Apakah anda setuju ini masalahnya?

      Menurut saya, kita sudah tidak boleh mendikotomi permasalahan menjadi masalah “orang” atau “system”. Kedua-duanya harus diperbaiki agar upaya yang sudah dilakukan maupun yang sedang dilakukan untuk memberantas korupsi bisa mendatangkan hasil yang maksimal.

      Lalu upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi

      Diambil dari laman edukasi KPK, disebutkan 3 strategi untuk memberantas korupsi di Indonesia dimana ketiga strategy tersebut harus dipahami bersama dan dilakukan bersama. Represif, Edukasi dan kampanye, Perbaikan sistem


    • Assignment icon
      Quiz Topik 2 Assignment

      Sebutkan 3 strategi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

  • Peran mahasiswa dan Pencegahan Korupsi

    • Dari pembahasan topik 1 dan topik 2 kita semua paling tidak mendapat gambaran apa itu korupsi, penyebab korupsi, dampak dari korupsi dan usaha-usaha apa yang sudah dilakukan maupun yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberantasnya. Prinsipnya tanpa pemahaman bersama dan kerjasama seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta dan Internasional usaha pemberantasan korupsi akan menjadi berat dan susah.

      Pada bagian ini, dibahas secara spesifik peran mahasiswa dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa, ada hal yang harus dipahami bahwa kata “siswa” yang melekat pada status anda di dahului oleh kata “maha” yang dapat diartikan sangat besar, sangat hebat bahkan luar biasa. Mahasiswa adalah insan yang sangat terpelajar dan memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masyarakat. Mahasiswa tidak berada di menara gading yang hanya belajar dan menikmati fasilitas kampus atau Universitas.

      Selain menjadi insan pembelajar, mahasiswa juga harus peka terhadap permasalahan bangsa dengan jalan ikut serta secara aktif melakukan perubahan di masyarakat dan ikut andil dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Bahasa yang sering digunakan adalah “jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu” (Ku liah Pu lang ).

      Setelah mahasiswa memahami permasalahan korupsi adalah masalah besar yang sedang di alami oleh bangsa kita maka diharapkan kita semua melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya. Paling tidak diharapkan bagi mahasiswa untuk mulai menanamkan pada diri sendiri nilai-nilai anti korupsi sebagai sebuah harga mati yang tercermin dalam perilaku sehari hari dimasyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran (honest), hidup sederhana, peka terhadap sesama (empathy) dan integritas (integrity) adalah nilai-nilai yang sejalan dengan tindakan anti korupsi. Secara terbalik digambarkan:

      a.       Jika anda tidak jujur maka anda berpotensi melakukan korupsi

      b.      Jika anda senang hidup mewah maka godaan untuk melakukan korupsi akan ada

      c.       Jika anda tidak memiliki emphaty maka anda tidak segan untuk memakan sesuatu yang bukan hak anda dengan melakukan korupsi

      d       Jika anda tidak memiliki integritas maka anda akan membiarkan perilaku koruptif dimana saja

      Jika nilai-nilai anti korupsi diatas sudah mengakar kuat pada diri mahasiswa maka secara simultan berbarengan untuk mengorganisir diri masing-masing dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam memberantas korupsi sebagai permasalahan besar di Indonesia.

      Organisasi ini dapat digunakan sebagai wadah yang strategis untuk melakukan kampanye anti korupsi di lingkungan kampus maupun dimasyarakat. Melakukan kajian secara sistematis, cerdas dan strategis tentang isu korupsi yang ada dimasyarakat adalah satu hal. Hal yang lain adalah memberikan penyuluhan berupa pemahaman kepada masyarakat untuk menyebarluaskan semangat anti korupsi. Melakukan pemantauan terhadap proses-proses upaya pemberantasan korupsi sampai melakukan pendampingan terhadap korban korupsi adalah hal yang sangat mungkin untuk mahasiswa sumbangkan baik secara terjun langsung maupun menggunakan media sosial yang berbasis technology. Untuk penggunaan media internet diharapkan berhati-hati agar tidak sampai menebarkan berita Hoax/ bohong sehingga merugikan orang lain.

      Paling tidak 2 hal (menanamkan nilai nilai anti korupsi dan melakukan kampanye anti korupsi) yang sudah saya jelaskan dapat digunakan sebagai panduan untuk menempatkan posisi anda sebagai mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Di era milineal ini tentu banyak hal lain yang dapat anda sebagai mahasiswa lakukan sebagai sumbangsih riil untuk memberantas korupsi terlepas dari apa yang saya sampaikan.

Course start dateSaturday, 16 March 2024
Course end dateSunday, 16 March 2025
198004172005011005 Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.

198004172005011005 Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.

Teacher
Admin User

Admin User

Teacher

tingkatkan kompetensi mu

Temukan course terbaikmu bersama kamu

mulai jelajahi